de Joga and EVERYTHINGS

So, what will you DO? If you know,we are…

Mencabut Pohon Korupsi

Indonesia pada 2008 mengalami kemajuan dalam hal pemberantasan korupsi, setidaknya hal itu terindikasi dalam peningkatan nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dari 2,3 pada 2007 menjadi 2,6 pada 2008.(antara news 26/9/08). Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indeks Persepsi Korupsi merupakan gambaran tentang tingkat korupsi secara global yang dilakukan terhadap 180 negara. Hasil yang didapat berasal dari hasil survey sejumlah lembaga independen. Semakin tinggi IPK yaitu 10 berarti paling bersih dan sebaliknya jika nilai 0 maka adalah negara paling korup.

Dari hasil di atas mungkin kita bisa berbangga hati karena tingkat korupsi di Indonesia berkurang. Namun turunnya angka korupsi itu merupakan data artifisial saja, sebab bila kita melihat kenyataan yang ada, pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK masih belum maksimal. Artinya masih banyak tindakan korupsi yang belum terungkap dan kalaupun terungkap hanya pemain kacangan saja yang terungkap(Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM Zainal Arifin Mukhtar). Itu berarti pemberantasan korupsi belum menyentuh ke substansial. Tindakan yang dilakukan KPK masih tebang pilih, sehingga masih membiarkan pelaku korupsi melanggang begitu saja. Sehingga meningkatnya IPK ini bukanlah suatu prestasi yang besar bagi KPK.

Belum Maksimal

Dari fakta itu bisa kita nilai bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia memang mengalami peningkatan, namun di sisi lain itu juga belum maksimal. Artinya kinerja dari KPK sendiri masih belum bisa bertindak tegas terhadap pelaku-pelaku korupsi. Sebagai contoh kasus Kejaksaan Agung,Urip. Mengapa Kemas yang jelas-jelas terbukti tidak menjadi tersangka. Sehingga pertanyaanya adalah apa yang membuat KPK belum maksimal?

Mungkin bagi sebagian orang melihat bahwa KPK telah bekerja dengan optimal, dibuktikan dengan banyaknya kasus korupsi yang terungkap termasuk di DPR. Namun bila kita lebih teliti lagi tindakan korupsi yang ditindak masih belum mengena pada seluruh pelaku korupsi, hanya yang terlihat saja, tapi dibalik layar masih belum tersentuh.

Itu mengindikasikan bahwa KPK yang dibentuk oleh pemerintah ada kemungkinan untuk melindungi kasus-kasus korupsi yang ada. Bila kita pehatikan, ketua KPK yaitu Antasari Azhar terpilih menjadi ketua setelah diuji oleh DPR, sedangkan anggota DPR sendiri belum tentu berlatar belakang hukum semua. Sehingga DPR sebagai penguji dari calon ketua KPK tidak kompeten untuk melakukannya dan ada indikasi bahwa sengaja yang dipilih adalah Antasari Azhar.

Cabut juga akar

Selama ini korupsi di negara kita sudah menjadi budaya. Bisa kita ketahui mulai dari bawah sampai atas tidak terlepas dari penyakit korupsi. Dari bawah seperti korupsi kecil-kecil yang banyak dilakukan. Seperti suap saat terkena tilang, atau uang sogok untuk mengurus KTP dan sebagainya. Mungkin sudah banyak orang menganggap itu merupakan hal yang lumrah karena itu sudah sering bahkan menjadi kebiaasaan untuk dilakukan. Padahal bila dari hal yang terkecil saja kita sudah tidak mampu untuk mencegah maka korupsi yang dilakukan sampai milayaran rupiah pun akan mudah sekali untuk menjadi tergiur.

Hal itu tidak terlepas dari kepemimpinan rezim Soeharto. Selama kuarang lebih tiga puluh dua tahun menguasai Indonesia, pemerintahanya penuh dengan korupsi sehingga menjadi suatu hala yang biasa dan membudaya baik di skala kecil maupun nasional.

Dan itulah yang harus kita rubah. Bagaimanapun juga segala bentuk korupsi harus ditindak dengan tegas. Memang tidak mudah untuk merubah suatu yang sudah menjadi budaya. Tetapi dengan tindakan tegas terhadap segala bentuk korupsi harus diberantas. Aparat penegak hukum juga harus dibersihkan terlebih dahulu. Tidak hanya itu kesadaran masyarakat juga dibutuhkan, sebab tanpa adanya itu aparat juga tidak bisa berbuat banyak. Jadi semua elemen harus mendukung.

Sehingga pembernatasan korupsi tidak hanya dilakukan terhadap pejabat-pejabat tinggi saja, tetapi juga mencabut di akarnya, yaitu para penegak hukum dan hukum yang berlaku. Selama ini pemberantasan korupsi juga terhalang oleh perautaran yang ada,peraturan yang dibuat masih ada celah sehingga memudahkan para koruptor untuk berlindung di balik hukum.

07 03 09 - Posted by | Opini | , , , ,

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: